Pansel Ombudsman Tingkatkan Sosialisasi untuk Jaring Peserta


Jakarta (ANTARA) – Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Ombudsman berupaya meningkatkan sosialisasi untuk menjaring peserta seleksi lebih banyak.

Ketua Harian Pelaksana Sekretariat Pansel Ombudsman Lukman Sukarma, di Jakarta, Senin, mengatakan Pansel telah mengirimkan surat pada sekretaris daerah di 33 provinsi terkait seleksi untuk calon anggota Ombudsman dan meminta agar informasi tersebut disebarkan hingga kabupaten/kota.

“Selain ke provinsi dan kabupaten/kota, kita juga mengirimkan surat ke seluruh instansi pusat,” katanya.

Pendaftaran calon anggota Ombudsman periode 2010-2015, sebuah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, telah dibuka mulai 19 Juli.

Sejak pendaftaran dibuka hingga Senin (26/7) hanya delapan orang telah mendaftar. Pendaftaran akan ditutup pada 6 Agustus 2010.

Lukman mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan di tingkat Pansel untuk mengundur penutupan pendaftaran.

“Kalau pendaftar masih sepi hingga akhir masa pendaftaran, maka ini akan dibahas dalam rapat Pansel,” katanya.

Seleksi calon anggota Ombudsman akan berlangsung selama 115 hari dengan tahapan seleksi administrasi, dilanjutkan seleksi kualitas dan integritas.

Penilaian terhadap calon meliputi beberapa aspek yaitu integritas pribadi, penerimaan masyarakat, visi, misi, kapasitas dan kompetensi di bidang pelayanan publik, pengetahuan dan kemampuan dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, wawasan dan kemampuan analitis, kemampuan manajerial, komunikasi, dan mengambil keputusan, kepemimpinan, keberpihakan pada keadilan masyarakat, serta kemampuan untuk bekerja secara kolektif.

Nama-nama calon anggota Ombudsman yang lolos seleksi kemudian dilaporkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekitar pertengahan Oktober. Selanjutnya Presiden menyampaikan nama-nama calon kepada DPR untuk disetujui.

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, tujuan dari lembaga itu di antaranya mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Serta, meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: