Penyelamatan Hutan Raih Apresiasi


INILAH.COM, Jakarta – Keseriusan Indonesia menurunkan emisi demi penyelamatan hutan, mendapat apresiasi asing. Namun, masih ada tugas berat yakni penyalahgunaan kawasan hutan yang merugikan negara puluhan triliun rupiah.

Itulah sekelumit tugas dan tanggung jawab yang harus diemban Zulkifli Hasan SE MM sebagai menteri kehutanan dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Jabatan yang membawahi sumber daya hutan ini akan dipegang pria kelahiran Lampung, 17 Mei 1962 ini hingga 2014 mendatang.

Seperti diketahui, Norwegia memberi hibah kepada Indonesia sebesar US$1 miliar sebagai bentuk penghargaan atas konsistensinya menyelamatkan hutan selama 4 tahun terakhir. Asing menilai Indonesia serius menurunkan emisi, dibuktikan dengan pos anggaran dalam APBN 2011.

“Apalagi Presiden sudah mendeklarasikan menurunkan 26 persen emisi kita. Padahal negara-negara maju lain seperti Amerika belum. Karena itu Norwegia memberikan penghormatan,” kata Zulkifli baru-baru ini.

Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Copenhagen, Denmark, pada Desember 2009 lalu sebenarnya gagal mencapai kata sepakat.

Namun, Indonesia berhasil memasukan Copenhagen Accord tentang REDD plus atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang.

Tak heran bila 11 negara penghasil hutan meminta Indonesia menjadi ketuanya. Anggotanya pun sekarang bertambah 3 negara menjadi total 15 negara. “Kalau ini betul sukses, Jepang, yang juga penghasil emisi, juga akan memberi dana. Karena ini komitmen mereka. Nanti uangnya itu untuk membayar oksigen,” paparnya.

Selain mengurusi masalah iklim, mantan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional periode 2005-2010 ini, juga disibukkan dengan kasus pelanggaran hutan di dalam negeri.

Pasalnya, penyalahgunaan 2 juta hektar hutan di seluruh Indonesia untuk peruntukan hutan di kegiatan non kehutanan, seperti pertambangan dan perkebunan, negara berpotensi dirugikan Rp32 triliun.

Jumlah itu didapat melalui asumsi total pemasukan tertahan dari Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan dari potensi tegakan pohon yang bisa diperoleh Kementerian Kehutanan jika peralihan kawasan melalui aspek legalitas.

Zulkifli bahkan mengatakan, selain kawasan 2 juta hektar itu, masih ada 1 juta hektar pelanggaran lagi yang belum terinventarisir juga untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan ilegal.

Ia pun berjanji akan menerapkan sanksi terkait kasus ini. “Semua pelanggaran itu akan dikenakan sanksi pidana menggunakan jerat UU No 41/1999 tentang Kehutanan,” katanya.

Adapun untuk dugaan korupsi akan diteruskan pihaknya kepada KPK. Sedangkan kepala daerah yang diduga terlibat juga akan diusut. “Ini kan jelas ilegal karena tidak ada surat pelepasan kawasan yang resmi,” pungkasnya.

Tugas ini memang tidak bisa dikatakan mudah. Pasalnya, hingga April kemarin, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) justru menilai, Zulkifli belum terlalu serius dalam memberantas mafia kehutanan.

Disebutkan, beberapa waktu lalu Walhi dan beberapa LSM telah melaporkan sembilan kasus kejahatan kehutanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun sampai saat ini penyelidikan kasus-kasus tersebut jalan di tempat.

Walhi juga menyayangkan pernyataan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di media yang membiarkan hutan produksi dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Pernyataan tersebut seakan-akan memberikan legalitas berbagai praktek illegal konversi fungsi

hutan yang telah terjadi di banyak tempat di Indonesia. Artinya masih berat tugas yang diemban Menhut baru ini.

Usai merampungkan pendidikan menengah atas di SMA 53, Jakarta, Zulkifli melanjutkan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana pada 1996. Sedangkan studi S2-nya dilanjutkan di Sekolah Tinggi Manajemen PPM di Jakarta dan lulus pada 2003.

Suami dari Soraya dan ayah empat anak ini pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PAS DPR RI periode 2004 hingga 2009. Pada 2005, partai mempercayakannya menjadi Sekjen. Zulkifli juga merupakan wakil ketiga dari PAN di kabinet, setelah Hatta Rajasa dan Patrialis Akbar.

Saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Cikeas, Zulkifli menyatakan, SBY mengarahkannya untuk menjadikan kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat. SBY juga mengarahkannya untuk menangani masalah penataan ruang di daerah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: